Gozee.net - Jajaran Direktur Dan Dewan Pengawas di BUMD PAM Jaya saat ini kinerja untuk Pelayanan air bersih untuk warga Jakarta banyak disorot oleh publik. Dianggap kinerja mereka belum memuaskan tapi mereka dapat Remunerasi alias Gaji sampai Triliun rupiah.
Menurut Ketua Umum Komite Masyarakat Jakarta Utara (KOMJU), Franky Iriawan saat ini Pelayanan air bersih oleh PAM Jaya yang bekerja sama dengan PT Moya Indonesia, air berbau “Moya” dimana warga justru menerima air berbau tak sedap, berwarna keruh kehitaman, dan menyerupai air comberan. kata Franky Iriawan dalam keterangannya kepada wartawan Rabu, (30/7/2025).
"Biarpun air berbau "Moya" seperti air comberan, Tetapi perusahaan BUMD PAM Jaya harus mengeluarkan Remunerasi alias gaji Dewan Pengawas untuk tujuh orang, Dan Remunerasi Direksi untuk empat orang sampai triliunan rupiah," ungkap Franky Iriawan.
Pada tahun 2022, Total Remunerasi Dewan Pengawas Dan Direksi sebesar Rp 830 miliar, Dan pada tahun 2023 PAM Jaya harus mengeluarkan Remunerasi sampai sebesar Rp 1 Triliun. Jadi kenaikan uang Remunerasi dari tahun 2022 - 2023 sebesar Rp 225,4 Miliar atau 58 %," papar Franky Iriawan.
Menurut Ketua Umum KOMJU, ini benar-benar tidak adil, dan sangat miris sekali, kalau melihat PAM Jaya harus dibayar mahal kepada para jajaran Direksi dan Dewan Pengawas. Tapi pelanggan air PAM Jaya harus menerima air berbau "Moya" seperti air comberan.
Kinerja PAM Jaya dinilai Buruk, Hal ini terjadi pada Warga Kapuk Muara di tiga RW yakni RW1, RW 4, dan RW 5, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang terpaksa harus patungan untuk membeli air bersih imbas tidak mengalirnya air dari PAM Jaya selama sepekan.
“Air itu sekarang jadi barang mewah, mandi pun gantian kadang cuma disiram pakai satu gayung saja,” kata warga Kapuk Muara, Yuli di Jakarta utara Minggu, (20/7/2025).
Ibu tiga anak itu mengaku lelah menunggu janji dan tanggapan dari pihak PAM Jaya yang tak kunjung datang.
Mirisnya warga kemudian mengambil langkah untuk patungan menyewa mobil tangki air. Biaya untuk membeli air dikumpulkan dari uang seribuan hingga puluhan ribu rupiah yang diberikan warga setempat. “Kami ini bukan tak mau bayar, tapi airnya enggak ada,” katanya.
Sementara warga Kapuk Muara, Sofyan Hadi mengatakan warga yang tidak dapat mengakses air bersih terpaksa mengantre menggunakan ember-ember yang diisi air dari mobil tangki.
Ia mengatakan beberapa warga bahkan terpaksa menumpang mandi ke rumah sanak saudara di daerah lain.
KOMJU juga meminta Kejagung untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi di PAM Jaya, jangan sampai kasus dugaan korupsi Bansos 2020 DKI Jakarta terjadi kembali karena adanya dugaan kongkalikong PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia.
"Untuk itu KOMJU mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera mengevaluasi seluruh kinerja PAM Jaya yang buruk dalam penyedia Air bersih warga Jakarta dan Direktur utama Arief Nasrudin dicopot," pungkas Franky.
0 Komentar