Dinamika Politik dan Potensi Separatisme di Aceh Pasca Pilkada 2024

Gozee.Net - Dinamika politik Aceh pasca pemilu kepala daerah tahun 2024, yang dimenangkan oleh pasangan Muzakir Manaf - Fadlullah mendapat sorotan dari Pengamat Sosial Politik sekaligus Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Wais Alqarni. Ia menyoroti kondisi politik yang relatif kondusif serta sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. 

Wais mengungkapkan kekhawatiran terkait janji-janji politik yang kurang realistis, perpecahan internal Partai Aceh, serta potensi munculnya bibit separatisme yang perlu mendapatkan perhatian serius demi menjaga stabilitas dan keutuhan wilayah.

Wais menceritakan bahwa saat pelantikan Gubernur – Wakil Gubernur, Muzakir Manaf atau yang lebih dikenal dengan nama Mualem mengeluarkan pernyataan bahwa Aceh akan dijadikan Pusat Manasik Haji se-Asia Tenggara, memperjuangkan anggaran sebesar Rp5 juta per KK, dan memberangkatkan haji untuk seluruh warga Aceh serta mengusulkan penghapusan scan barcode dalam pembelian BBM. Janji-janji politik ini dinilai kurang realistis dan berpotensi menurunkan citra Mualem. 

Di sisi lain, Wais juga melihat di lingkungan pemerintahan daerah Aceh, sering terjadi pergantian sekretaris daerah. Meski pergantian tersebut hal yang wajar namun Ia menduga ada alasan dibalik pergantian tersebut yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Wais juga mengungkapkan bahwa ada indikasi perpecahan di internal Partai Aceh. Yang menjadi pemicu antara lain karena meninggalnya Abu Rada, sosok yang disegani oleh para tokoh Partai Aceh, yang kemudian menimbulkan perebutan posisi Sekjen di internal partai. 

Selain itu, kondisi kesehatan Mualem juga menimbulkan keterbatasan fokus terhadap pembangunan Aceh serta sorotan publik atas kebijakan yang memicu pro-kontra pasca pengangkatan istri Mualem menjadi anggota DPRD melalui sistem pergantian antar waktu (PAW) sehingga hal ini memicu berkurangnya simpati masyarakat Aceh kepada Mualem.

Dampak dari kebijakan tersebut, sejumlah tokoh di Partai Aceh yang berseberangan dengan Mualem termasuk mantan kombatan yang pernah berlatih di Libya, mulai meninggalkan Mualem sehingga Partai Aceh diprediksi akan kehilangan dukungan signifikan dalam pemilu mendatang jika tidak ada rekonsilisasi atau penataan kembali partai.

Wais juga mengingatkan potensi bibit separatisme di Aceh yang dapat saja muncul akibat kekecewaan mantan kombatan dan tapol yang merasa tidak diakui maupun terlibat dalam janji politik Mualem seperti di Wilayah Aceh Utara dan Bireun yang kurang mendapatkan perhatian.

Di akhir pernyataannya, Wais Alqarni berharap dapat terus mendukung Pemerintahan Aceh dalam rangka deteksi dini dan turut aktif melakukan pencegahan munculnya paham-paham separatisme, sehingga Aceh tetap aman dan kondusif demi keutuhan NKRI.